Atambua – Pemerintah Kabupten Belu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024 di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua. Rakor dibuka Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Belu, Marsianus Loe Mau, SH tersebut diikuti oleh seluruh Pimpinan OPD dan Pimpinan Instansi Vertikal diwilayah perbatasan RI-RDTL, Kabupaten Belu.
Asisten Marsianus Loe Mau mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Belu. Kehadiran Mall Pelayanan Publik merupakan langkah strategis pemerintah dalam rangka perbaikan pelayanan publik di daerah.
“Selain itu juga diharapkan mampu membentuk ASN yang berpola pikir modern, bersinergi tinggi memberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat serta tumbuhnya minat investor dan kemampuan untuk bersaing secara global,” jelas Marsi Loe.
Disampaikan pula, pelayanan publik akan mempengaruhi citra dan cara pandang masyarakat pada pemerintah dan tugas kita tidak pernah berubah yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Lebih lanjut Asisten Marsi Loe mengatakan DPMPTSP harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Kabupaten Belu agar dapat mempertahankan predikat baik yang telah diraihnya selama ini. Mempertahankan pelayanan yang sangat baik adalah tugas berat yang diemban, dimana lahir MPP baik diwilayah Timur Indonesia khususnya di Provinsi NTT, karena itu perlu dedikasi dan kerja keras untuk mempertahankan predikat ini.
“Momentum ini menjadi parameter pemenuhan pelayanan yang berkualitas dan menjadi jaminan bagi terlaksananya pelayanan publik yang prima. Karena itu berikanlah kemudahan, fasilitas yang layak dan informasi yang pasti, karena masyarakat berhak mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik dengan mudah, cepat dan tepat. Dengan demikian wajah pelayanan publik di Kabupaten Belu ini tetap menjadi primadona pelayanan publik di wilayah Timur Indonesia maupun di Provinsi NTT,” jelasnya.
Asisten Marsi Loe menambahkan, rakor ini juga sebagai upaya reflektif untuk mengukur pencapaian kinerja MPP di Kabupaten Belu, baik dari sisi pelayanan, pemenuhan pelayanan, pencapaian pelayanan perizinan usaha dan pelayanan non perizinan serta investasi di daerah, serapan tenaga kerja dan indeks kepuasan masyarakat.
“Realisasi penerbitan izin dan non izin tahun 2003 sebanyak 4.291 atau 330,08% dari target 1.300 izin dan non izin dan capaian indeks kepuasan masyarakat target 89,15% meningkat menjadi 90,61%. Sedangkan target nilai investasi berskala nasional sebesar Rp150 miliar, realisasi sebesar Rp64.777.330.770 atau 43,19%. Presisi anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan pelayanan publik belum maksimal, tetapi hasil evaluasi hari ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah agar secara bertahap diberi perhatian untuk dilengkapi,” papar Asisten Marsianus Loe.
Ia juga mengatakan bahwa pada tahun ini akan dibangun gedung pelayanan terpadu satu pintu dengan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Belu untuk menjawab pemenuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Bangunan ini sudah tentu akan menjadi representatif wajah Kabupaten Belu dan sebagai bentuk terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Belu. Adapun tantangan yang dihadapi saat ini adalah penggunaan informasi sehingga harus memberikan pemahaman yang lebih luas kepada pelaku usaha Dilain sisi juga perlu ketersediaan SDM yang memiliki potensi informasi dan teknologi,” tandasnya. (Prokopimbelu).