Atambua – Kabupaten Belu sebagai beranda depan NKRI, sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam sudut pandang ekonomi, mengingat adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara Timor Leste, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi.
Hal itu dikemukakan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia G. L. Kalake, SH., MDC, pada Malam Ramah Tamah yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Belu, Sabtu (16/09/2023).
“Kalau melihat NTT ini sebagai beranda depan Indonesia di bagian timor, kita memiliki batas darat dengan Timor Leste dan batas maritim dengan Australia dan secara geopolitis, NTT khususnya Kabupaten Belu mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kegiatan ekonomi di kawasan ini,” ungkap Ayodhia Kalake dihadapan Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Pol Hendro Sugiatno dan Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus bersama jajaran.
Ayodhia juga memandang kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi didalam mendukung Kabupaten/Kota harus terus ditingkatkan lagi, guna mengatasi harga sembako, stunting, masalah sosial lainnya dan masalah infrastruktur yang tengah dihadapi masyarakat perbatasan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bapak Dirjen, kami juga mohon dukungan nanti dihari maritim nasional yang sedianya akan dilaksanakan di Kupang dan Bapak Presiden berkenan hadir untuk meresmikan acara tersebut. Saat ini kami menunggu informasi dari Protokol Istana untuk memastikannya,” kata Ayodhia.
Lanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan perekonomian di NTT, yakni pembukaan penerbangan rute Kupang-Dili dan Darwin yang sementara dalam pembicaraan, serta open on track terhadap touris dari singapura untuk masuk ke Labuan Bajo.
“Selama ini kami menunggu dari Bali bergeser dan stop di Labuan Bajo dan bisa berlandas di bagian Timor. Jadi dengan dibukanya jalur penerbangan dan juga kapal very, kita sudah bisa realisasikan beberapa titik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi NTT,” ujar Panjabat Gubernur NTT.
Sekretaris Kemenkomarves RI ini juga menyampaikan harapan Presiden Jokowi kepada seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota untuk menggunakan perannya dalam upaya pencegahan dan pengurangan angka stunting
“Bahwa persoalan stunting harus mendapat penanganan secara khusus, sehingga dibutuhkan peran dari semua pemangku kepentingan untuk mempercepat penurunan stunting di daerah,” imbuh Ayodhia Kalake. (Prokopimbelu).